Warga Wayhuwi Menjerit, Desak Kabinet Merah Putih Pimpinannya Prabowo Turun Tangan Tangani Sengketa Tanah Fasum
Foto : Ketua DPD RI, Dr. Abdul Hakim Bersama Kades Dan Saksi Sekdes Pertama Desa Wayhuwi Tukidjo dan Warga Di fasum TPU (Tempat Pemakaman Umum)
BENSORINFO.COM – Konflik sengketa tanah fasilitas umum (fasum) di Desa Wayhuwi, Lampung Selatan, memanas. Warga tak hanya meminta keadilan tetapi juga meminta campur tangan Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih segera turun tangan. Dengan dukungan langsung dari Ketua DPD RI, Dr. KH. Ir. Abdul Hakim, M.M., yang datang ke lokasi, harapan warga untuk mengakhiri sengketa ini semakin tinggi.
Ketua DPD RI Reses Tinjau Lokasi
Dalam kunjungannya, Dr. Abdul Hakim mengecam keras tindakan oknum yang memagari lahan fasum seperti lapangan bola dan makam yang telah menjadi hak masyarakat selama puluhan tahun. “Ini bukan hanya soal tanah, tetapi soal hak asasi masyarakat Wayhuwi yang dirampas. Kami mendesak pemerintah pusat segera bertindak,” tegasnya.
Dalam musyawarah yang berlangsung di kantor Kepala Desa Wayhuwi, Abdul Hakim memastikan bahwa laporan masyarakat terbukti benar. “Saya melihat sendiri kondisi di lapangan. Warga telah berjuang secara legal, tetapi hak mereka tetap dilanggar. Ini tidak bisa dibiarkan,” tambahnya.
Mafia Tanah Diduga Bermain
Kades Wayhuwi, Muhammad Yani, mengungkapkan fakta mengejutkan. Lahan yang telah lama digunakan untuk fasum ternyata diterbitkan Surat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 370 atas nama PT. BTS Anak Perusahaan Dari CV. Bumi Waras, tanpa mencantumkan fasum tersebut. Dugaan adanya mafia tanah semakin kuat, apalagi masalah serupa terjadi di wilayah lain seperti Way Kanan, Mesuji, Tulang Bawang, dan Lampung Tengah.
“Ini bukan kebetulan. Ada sistem yang mengatur perampasan hak rakyat. Mafia tanah dan hukum jelas bermain di balik semua ini. Kami memohon Presiden Prabowo melalui Kabinet Merah Putih agar segera mengirimkan tim investigasi untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Kades Wayhuwi.
Desakan Langsung ke Kabinet Merah Putih
Dalam suasana yang memanas, warga secara serempak meminta Kabinet Merah Putih untuk turun tangan. “Pak Prabowo, tolong dengar jeritan kami! Tanah ini milik kami, bukan untuk mereka yang serakah. Jika pemerintah pusat tidak bertindak, siapa lagi yang bisa kami harapkan?” teriak salah seorang warga dengan penuh emosi.
Dr. Abdul Hakim turut mendukung desakan ini. Ia meminta Satgas Mafia Tanah dan Kementerian ATR/BPN segera melakukan investigasi. Tak hanya itu, ia juga menyerukan agar PPATK melacak dugaan aliran dana mencurigakan yang mengarah ke mafia tanah. “Kami ingin masalah ini diselesaikan secara adil. Jangan ada pihak yang kebal hukum!” tegasnya.
Harapan di Bawah Kepemimpinan Prabowo
Warga percaya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, masalah ini bisa diatasi. “Kami yakin, Pak Prabowo mampu memberantas mafia tanah yang merusak negeri ini. Tolong bebaskan kami dari ketidakadilan ini!” ujar seorang tokoh masyarakat.
Dengan tekanan yang terus meningkat, semua pihak kini menunggu langkah nyata dari Kabinet Merah Putih. Warga berharap, kehadiran pemerintah pusat akan membawa solusi dan memulihkan hak mereka yang telah dirampas.
“Pak Prabowo, ini ujian bagi Kabinet Merah Putih untuk membuktikan keberpihakannya pada rakyat kecil. Jangan biarkan kami berjuang sendirian!” tutup Kades Wayhuwi penuh harap.(*)
Editor : Bambang.S.P
BENSORINFO.COM
