Pertumbuhan Industri Jasa Keuangan di Provinsi Lampung Positif
BENSORINFO.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung menggelar media update terkait perkembangan industri jasa keuangan pada Triwulan 3 2024. Berdasarkan laporan yang disampaikan, sektor perbankan di Provinsi Lampung mencatatkan pertumbuhan yang positif. Aset perbankan meningkat sebesar 9,54%, dari Rp122,55 triliun menjadi Rp134,25 triliun, sementara penyaluran kredit juga mengalami kenaikan sebesar 9,33% menjadi Rp83,50 triliun. Sektor yang mendominasi penyaluran kredit adalah perdagangan besar dan eceran, diikuti sektor konsumtif dan pertanian.
Meskipun ada peningkatan, kredit bermasalah (NPL) tercatat mengalami sedikit kenaikan dibandingkan kuartal sebelumnya, namun tetap dalam batas yang terkendali. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami kenaikan sebesar 6,68%, mencapai Rp68,19 triliun. Selain itu, penyaluran kredit untuk UMKM meningkat signifikan, mencatatkan pertumbuhan 14,42% dengan total penyaluran mencapai Rp33,48 triliun.
Di sektor perasuransian, pendapatan premi asuransi mengalami penurunan sebesar -36,41%, dengan asuransi umum mencatatkan penurunan yang cukup tajam. Sebaliknya, sektor dana pensiun mengalami pertumbuhan sebesar 4,11%. Untuk lembaga pembiayaan, piutang pembiayaan tercatat mengalami kenaikan sebesar 1,02%, meskipun sektor pembiayaan multiguna mengalami penurunan yang signifikan.
Sektor fintech Peer to Peer (P2P) Lending juga mencatatkan pertumbuhan yang mengesankan, dengan outstanding pembiayaan tumbuh 28,31% dan jumlah lender serta borrower meningkat pesat. Selain itu, jumlah investor pasar modal di Lampung juga mencatatkan peningkatan yang signifikan, dengan total Single Investor Identification (SID) mencapai 313.328, yang berkontribusi sekitar 2,86% dari total SID nasional.
OJK Provinsi Lampung juga terus berfokus pada edukasi literasi keuangan, dengan melaksanakan 71 kegiatan edukasi yang melibatkan lebih dari 14.000 peserta, termasuk pelajar, UMKM, dan masyarakat umum. Selain itu, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Lampung telah melakukan berbagai program inklusi keuangan, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembentukan desa inklusi keuangan.
OJK Provinsi Lampung juga mengintensifkan pengawasan terhadap praktik keuangan ilegal, melalui Satgas Pasti, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta aparat setempat untuk mencegah kegiatan tersebut.
Informasi lebih lanjut: Otto Fitriandy, Kepala OJK Provinsi Lampung. Telp; 0721-5601471. E-mail: Otto_f@ojk.go.id
Editor. : Bambang.S.P
BENSORINFO.COM